Wali Kota Makassar Larang Warga Gelar Lomba dan Pesta Rakyat 

Wali Kota Makassar Larang Warga Gelar Lomba dan Pesta Rakyat 

Wali Kota Makassar Larang Warga Gelar Lomba dan Pesta Rakyat

Makassar Larang Warga Gelar Lomba dan Pesta Rakyat – Agustus adalah bulan semarak kemerdekaan bagi masyarakat Republik Indonesia. Setiap tahunnya diakan berbagai kegiatan untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI yang jatuh pada tanggal setiap tanggal 17 Agustus.

Namun, untuk tahun ini semua kegiatan yang dapat memicu orang-orang berkumpul terpaksa harus dibatasi. Termasuk kegiatan-kegiatan Agustusan. Seperti lomba-lomba, pesta perayaan, bahkan upacara kemerdekaan. Hal itu disebabkan adanya pandemi Virus Corona atau Covid-19.

Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, menekankan bahwa  tak ada gelaran pesta rakyat untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2020.

“Kami imbau tidak dilaksanakan dulu (pesta rakyat). Sekarang kita di dalam masa pendemi. Masih banyak masyarakat kita susah, masih banyak orang berjuang di rumah sakit. Jadi harus kita tunjukan empati kita,” kata  Rudy, di Ruang Rapat Wali Kota Makassar, Senin (10/8/2020).

Bahkan, Rudy menambahkan jika Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih 17 Agustus 2020 juga terpaksa dilakukan secara terbatas. Hal ini bersasarkan Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI nomor B-492/M.Sesneg/Set/TU.00.04/07/2020.

“Upacara bendera dilakukan dengan pembatasan yakni hanya ada tiga orang Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), 20 petugas dari unsur TNI dan Polri serta ASN, dan juga pasukan khusus untuk musik pengiring,” jelasnya.

“Sudah ada arahan teknis dari pemerintahan pusat, bahwa bisa dilaksanakan upacara bendera secara terbatas, jadi pengibar benderanya itu terbatas dan undangan mengikuti melalui aplikasi zoom,” sambungnya.

Sementara, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar, Hendra Hakamuddin, mengatakan, jika di tahun-tahun sebelumnya upacara perayaan HUT RI selalu dilaksanakan di Lapangan Karebosi Makassar, untuk tahun ini upacara dialihkan ke Kantor Wali Kota.

“Karena peserta upacara kan tidak terlalu banyak, bahkan tidak sampai 100 orang yang hadir. Jadi diarahkan ke balaikota,” ucap Hendra.

Pihaknya juga telah melakukan berbagai persiapan termasuk rapat beberapa kali untuk memantapkan pelaksanaaan upacara kemerdekaan. Ia mengungkapkan, upacara tetap harus mengacu pada tata upacara di istana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dari Mensesneg.

“Yang diundang hanya Forkopimda dan pasukan dari TNI Polri, BPBD, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Tentu saja dalam pelaksanaan tersebut mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan kami sediakan juga untuk mencuci tangan pada saat upacara nanti,” pungkas Hendra.

Comments are closed.