PDIP Klarifikasi, Terbuka Koalisi Demokrat-PKS di Pilkada

PDIP Klarifikasi, Terbuka Koalisi Demokrat-PKS di Pilkada

PDIP Klarifikasi, Terbuka Koalisi Demokrat-PKS di Pilkada

PDIP Klarifikasi, Terbuka Koalisi Demokrat-PKS di Pilkada – Wakil Bendahara Umum PDI-Perjuangan, Rudianto Tjen mengklarifikasi kabar terkait partainya tak ingin berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam gelaran Pilkada serentak 2020.

Rudianto menjelaskan partainya terbuka berkoalisi dengan siapapun untuk meraih kemenangan. Ia pun tak mempersoalkan jika PDIP harus berkoalisi dengan Demokrat dan PKS di Pilkada 2020.

“Salah itu, banyak daerah kami sama-sama (PKS dan Demokrat). Tidak ada masalah,” tutur Rudianto kepada Media.

Rudianto mengatakan pihaknya tengah membangun komunikasi dengan PKS untuk koalisi di beberapa pemilihan kepala daerah yang digelar di Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Ada empat wilayah di Babel yang menggelar Pilkada 2020. Diantaranya Kabupaten Bangka Selatan, Belitung Timur, Bangka Tengah dan Bangka Barat.

“Di dapil saya ini sedang lobi mau koalisi dengan PKS,” ucapnya.

Sebelumnya, DPP PDIP disebut menerima banyak aspirasi supaya tak berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS di Pilkada 2020 untuk menyesuaikan kebijakan koalisi di pemerintah pusat dan daerah.

Ketua DPC Kota Tangerang Selatan Wanto Sugito, dalam keterangan tertulisnya, menyebut hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.

Wanto mengatakan bahwa Djarot menjelaskan sikap PDIP saat ini adalah mendorong kerja sama politik. Dengan seluruh partai pengusung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Aspirasi untuk tidak bekerja sama dengan Partai Demokrat dan PKS juga banyak saya terima. Hal tersebut juga positif. Dengan kebersamaan antara Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan, sehat bagi demokrasi,” papar Wanto.

Djarot sendiri belum merespons mengenai pernyataan DPC PDIP Tangerang Selatan tersebut.

Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan menilai pernyataan Djarot sudah mengingkari sejarah kebijakan politik nasionalisme, agama, komunisme atau Nasakom serta gotong royong milik Presiden pertama RI Soekarno.

“Pernyataan itu sangat mengingkari sejarah kebijakan politik Soekarno yaitu Nasakom yang terbuka. Bekerja sama pada partai politik lain termasuk dengan Partai Komunis Indonesia. Masa dengan partai nonkomunis tidak mau?” katanya, Senin.

Comments are closed.