Masyarakat Indonesia Menolak Adanya Keberadaan “KAMI”

Masyarakat Indonesia Menolak Adanya Keberadaan “KAMI”

Masyarakat Indonesia Menolak Adanya Keberadaan “KAMI”

Masyarakat Indonesia Menolak Adanya Keberadaan “KAMI” – Koalisi aksi menyelamatkan Indonesia (KAMI) dibentuk Rocky Gerung dkk untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Mereka bersatu dengan alasan untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Padahal nyatanya, masyarakat menolak aksi mereka, karena dianggap kurang pas dengan kondisi pandemi. Bisa saja KAMI hanya cari perhatian.

Rocky Gerung, Refly Harun, Said Didu, Din Syamsudin, dan tokoh lain membentuk koalisi aksi menyelamatkan Indonesia (KAMI) awal agustus ini. KAMI dibentuk karena anggotanya merasa gelisah dengan kondisi Indonesia, yang parlemennya seakan tidak bisa mengontrol kebijakan pemerintah. Karena porsi partai oposisi hanya sedikit dibanding yang pro pemerintah.

Donny Gahral Adian, tenaga ahli utama kantor staf presiden menyatakan bahwa koalisi itu sah dan merupakan oposisi swasta. Karena mereka ada di luar parlemen dan tidak terkait dengan partainya. Keberadaan KAMI boleh-boleh saja, karena di dalam Undang-Undang semua masyarakat boleh menyatakan pendapat. Karena Indonesia adalah negara demokrasi.

Namun, sambung Donny, masyarakat tidak butuh ada deklarasi pembentukan koalisi seperti ini. Karena mereka lebih butuh solusi untuk memecahkan masalah. Dalam artian, jangan hanya menyalahkan pemerintah tapi tak turun tangan ke masyarakat. Misalnya memberi donasi untuk murid yang butuh HP karena sekolahnya online, bantu korban PHK, dan lain-lain.

Masyarakat juga setuju akan pernyataan Donny. Di masa pandemi covid-19, alangkah baiknya untuk lebih sering mengadakan penggalangan dana untuk membantu para korban badai corona. Misalnya memborong dagangan pedagang kaki lima yang sepi, memberi bantuan kuota untuk para guru honorer, membantu UMKM dalam pemasaran online, dll.

Masyarakat juga sudah cerdas politik dan tahu manuver para politikus. Walau mereka menyatakan koalisi ini demi Indonesia, namun bisa jadi hanya modus untuk kepentingan masing-masing. Bisa jadi agar masyarakat bersimpati dan akan memilih salah satu anggota mereka untuk jadi calon presiden, tahun 2024 mendatang.

Kurang adanya simpati dari masyarakat

Muhammad Kapitra Ampera, seorang ahli hukum, menyatakan bahwa pembentukan KAMI penuh dengan kepentingan politik. Aksi pada koalisi dan tuntutannya juga cenderung tidak jelas. Aroma politisnya sangat kuat, walaupun mereka menolak jika kegiatan di koalisi ini terkait dengan partai masing-masing.

Masyarakat tahu mereka berasal dari partai oposisi dan bersatu jadi barisan sakit hati, karena calon presidennya kalah di pemilu lalu. Untuk menutupi kekecewaannya, pemerintah selalu diserang. Modus operandi ini biasa, jadi koalisi malah jadi blunder karena gagal dapat simpati. Apalagi saat pandemi, lebih baik ada aksi sosial dan donasi daripada koalisi yang tak jelas.

Pembentukan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia malah gagal mendapat simpati publik. Walau KAMI menyatakan mereka bukanlah gerakan politik, namun masyarakat paham dan menganggap mereka hanya cari perhatian. Tujuannya agar elektabilitas di mata publik jadi naik.

Comments are closed.