8 Ciri Pokok Orde Baru Dalam Pemerintahan

8 Ciri Pokok Orde Baru Dalam Pemerintahan

Pengertian Orde Baru, Sejarah, Tujuan, Kebijakan dan Ciri-Ciri Pemerintahan Orde  Baru - Bospedia

https://batesmiller.com/

8 Ciri Pokok Orde Baru Dalam Pemerintahan untuk pembentukan kabinet baru. Pada akhir tahun 1965 struktur perekonomian berada dalam kondisi yang sangat merosot dan angka inflasi mencapai 65%, sarana ekonomi di daerah – daerah rusak berat karena ulah PKI untuk mengacaukan ekonomi rakyat yang menentang mereka. Pemerintah Orde Baru bertugas menghentikan proses kemerosotan ekonomi dan mengatur dasar yang kuat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi ke arah yang sewajarnya.

Berbagai kebijaksanaan telah ditetapkan untuk mengemban tugas utama tersebut dalam TAP MPRS no.XXII/MPRS/1966 yang diarahkan untuk mengendalikan inflasi dan merehabilitasi sarana ekonomi. Tidak itu saja, kekacauan negara dalam berbagai bidang menuntut pemerintah Orba juga melakukan banyak hal untuk memperbaiki kondisi negara. Beberapa ciri pokok orde baru yang ditunjukkan oleh berbagai kebijakan pemerintah yaitu:

IDN POKER APK

1. Pembangunan di segala bidang

Salah satu ciri pokok orde baru yang jelas adalah giatnya pelaksanaan pembangunan di segala bidang oleh pemerintah yang terbagi dalam dua tahap yaitu Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJPT I) dn Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua (PJPT II).

V/MPR/1983. Pembangunan di segala bidang ini berhasil membuat Indonesia mencapai predikat swasembada pangan pada tahun 1988. Hal ini membawa Presiden Soeharto mendapat penghargaan dari FAO pada Konferensi Pangan Sedunia di Paris pada tahun 1988.

3. Pancasila sebagai asas tunggal

Kedua partai politik tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Golongan Karya (Golkar). Ketahui juga mengenai sejarah peristiwa Malari yang terjadi di era orde baru.

4. Dwifungsi ABRI

Fungsi ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik adalah ciri pokok orde baru berikutnya.

5. Sentralisasi politik

Namun sebaliknya tidak ada peran yang signifikan untuk pemerintah daerah terutama di bidang ekonomi. Sebagian besar pendapatan daerah diangkut ke pusat dan pemerintah daerah tidak dapat berkutik karena dominasi pusat yang sangat kuat terhadap daerah.

Pembagian kekayaan yang tidak berlangsung adil tesebut kemudian menimbulkan ketidak puasan dari pemerintah dan rakyat daerah sehingga menuntut pemisahan pemerintah pusat yang terjadi di daerah – daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam seperti Aceh, Riau, Kalimantan Timur dan Irian Jaya, juga sejarah Timor Timur yang akhirnya terpisah dari NKRI dan menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya orde baru selain kerusuhan Mei 1998 dan sejarah peristiwa Trisakti.

6. Pertumbuhan ekonomi yang pesat

. Pendirian Pertamina yaitu perusahaan minyak negara tunggal yang menjadi pusat ekspansi nasional hingga tahun 1975. Pada pertengahan tahun 1980 an penurunan harga minyak menyebabkan adanya pergeseran penekanan ekonomi terhadap investasi di sektor swasta serta pada produksi dan ekspor barang – barang manufaktur yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada minyak serta komoditas ekspor tradisional yang lain.

7. Perkembangan dalam sektor usaha

Selama periode 1990an atau dekade terakhir orde baru, sektor usaha berkembang pesat namun pemilik bisnis utamanya adalah putra dan putri Presiden. Kegiatan ekonomi mereka juga meluas ke berbagai bidang nasional dan internasional.

8. Perkembangan politik

Orde baru bukanlah rezim militer  dalam kebijakan politik pada masa orde baru dan pada awalnya pemerintahan terdiri dari komponen sipil yang kuat seperti Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta dan Adam Malik yang pernah menjabat sebagai wakil presiden. Akan tetapi kekuatan militer yang bersekutu dengan birokrasi serta pemerintah mengembangkan karakteristik yang jelas akan otoritas menjadi penyimpangan pada masa orde baru. Adanya percepatan perubahan sosial di era Orde Baru cenderung untuk mengkonfirmasi kekuasaan Soeharto, juga penurunan pengaruh dari aristokrasi tradisional. Indonesia juga terlibat dalam ASEAN sebagai pendiri dan juga terlibat dalam APEC, menjadi tuan rumah Gerakan Non Blok pada 1992, menjadi tuan rumah KTT APEC pada 1994 yang menghasilkan Deklarasi Bogor.

Comments are closed.